Anda di sini: Hal Depan > DR.H.Fuad Thohari, M.A. > Kajian Fatwa MUI

Kalender Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Waktu Sholat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup

Login Form



Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini131
mod_vvisit_counterKemarin321
mod_vvisit_counterMinggu Ini1527
mod_vvisit_counterMinggu Lalu3605
mod_vvisit_counterBulan Ini9506
mod_vvisit_counterBulan Lalu20649
mod_vvisit_counterTotal547142

Online (20 menit lalu): 17
IP Anda: 107.21.136.116
,
2014-04-24 07:12
Kajian Fatwa MUI PDF Print E-mail

KAJIAN FATWA MUI

TENTANG

PENENTUAN  AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZUL HIJJAH

(UPAYA REKONSTRUKSI METODOLOGIS)

Oleh: Dr. H. Fuad Thohari, M.A*

 

Pendahuluan

Diskursus bulan Qamariyah, terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan persoalan  klasik  yang senantiasa aktual. Klasik karena persoalan ini semenjak  masa awal  Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius  dari pakar hukum Islam  (Fuqaha’) karena terkait erat dengan pelbagai ibadah dan melahirkan pendapat yang bervariasi. Disebut aktual  karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah persoalan ini selalu muncul dan mengundang polemik sehingga nyaris mengancam pilar kesatuan dan persatuan  umat Islam1.

Ilustrasi dari sebuah polemik dalam penetapan dan penentuan tanggal        1 (satu) Syawal, tergambar dalam kasus penetapan awal Syawal tahun 2009, sbb.:

 

(1) Berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor: 06/MLM/I.0/E/2009, 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009;

(2) PP PERSIS, berdasarkan Surat Edaran bernomor 2015/JJ-C.3/PP/2009 yang  merujuk kepada Almanak Persis tahun 1430 H sebagai hasil perhitungan dan Rukyat Persis,  isinya menetapkan: ‘Iedul Fithri 1430 H; tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 20 September 2009 M. Ijtima’ akhir Ramadhan 1430 H, hari Sabtu tanggal 19 September 2009 pukul 01.45’.42” WIB. Ketinggian Hilal waktu Maghrib di Pelabuhan Ratu: 5°24’8,3”, di Jayapura 3°28’14,0”;

(3)  Keputusan PBNU yang dirilis situs resmi PBNU, kepastian hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal 1430 H masih menunggu hasil  rukyatul hilal yang diadakan pada saat Matahari terbenam pada 29 Ramadhan atau 19 September 2009. Hasil rukyatul hilal ini kemudian dilaporkan dalam Sidang Itsbat atau penetapan bersama Departemen Agama. Data dalam Almanak PBNU yang diterbitkan Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) untuk Markaz Jakarta menunjukkan, posisi hilal atau bulan sabit pada saat diadakan rukyatul hilal sudah mencapai ketinggian 5,38 derajat di atas ufuk. Berdasarkan kriteria imkanur rukyah atau visibilitas pengamatan, hilal dalam ketinggian itu sudah mungkin untuk dirukyat. Jika dapat dirukyat, dipastikan sidang itsbat akan menetapkan umur Ramadhan hanya 29 hari dan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009. Namun demikian, berbagai kemungkinan masih terjadi. Jika hilal tidak terlihat, misalnya karena terhalang awan, akan dipakai kaidah istikmal atau penyempurnaan umur bulan Ramadhan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal akan jatuh pada hari berikutnya, Senin 21 September 2009.

Akhirnya umat Islam merasa lega, tanggal 1 Ramadhan tahun 1430 H yang lalu,  jatuh pada hari Sabtu/tanggal 22 Agustus 2009 M, di mana umat Islam        di Indonesia serempak  memulai ibadah puasa Ramadhan 1430 H.  Begitu juga awal Ramadhan tahun 2010/1431, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serempak menetapkan 1 Ramadhan 1431 Hijriyah jatuh pada hari Rabu Legi, tanggal 11 Agustus 2010.

Umat Islam di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan dan awal Syawal selalu merindukan kebersamaan. Kebersamaan semacam ini menjadi salah satu bukti ukhuwwah antar umat dan ormas. Kebersamaan antar ormas semacam ini pantas disyukuri, mengingat  semakin rentannya pilar kesatuan beberapa ormas   Islam akibat kepentingan politis. Bukankah sangat mungkin akan muncul persoalan baru dan mengundang  polemik yang tidak perlu, apabila penentuan awal Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, dan Dzul Hijah  tahun 2011/1432 H.  ini tidak seragam, sebagaimana sering terjadi pada beberapa tahun lalu?

Bagaimana dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah  tahun 2011/1432H? Secara teoritis, posisi hilal yang berada di bawah 2 Derajat merupakan titik kritis munculnya khilafiah antar ormas dalam Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah.

Memang, selama sistem penanggalan Islam dengan muatan waktu ibadah yang disepakati dunia Internasional belum ada, pembicaraan mengenai  penetapan awal bulan Islam (Qamariah) terus akan mengemuka. Diskursus ini, biasanya terfokus pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena dalam ke tiga bulan tersebut, terdapat jadual ibadah umat Islam di seluruh dunia. Kondisi ini acap kali sebagai pemicu beragamnya pelaksanakan awal Ramadhan dan hari Raya, yang dalam prakteknya menggunakan kalender bulan Qamariah berdasarkan  penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat matahari terbenam2.

 

Paradigma Metodologis

Data historis mengenai penetapan awal Ramadhan  --sebagaimana diungkap dalam beberapa riwayat Hadis--  diilustrasikan begitu sederhana sesuai kondisi  riil masyarakat Arab yang tidak mengerti ilmu Astronomi dan Matematika, dan bahkan mayoritas buta huruf3. Rosulullah saw.  telah  membuat pedoman bagi umat Islam   di Madinah pada tahun ke-2 Hijrah dan seterusnya, tentang cara memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan  yang dilanjutkan dengan hari Raya. Karena umur bulan Qamariah itu 29 atau 30 hari, penentuannya berdasarkan kriteria visibilitas hilal (rukyat: melihat dengan mata telanjang), atau menggenapkan  umur bulan Sya’ban atau   Ramadhan menjadi 30 hari apabila hilal tidak bisa dirukyat4. Hal ini berarti, Nabi  Muhammad saw. tidak pernah menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri jauh sebelum waktunya. Prosedur penetapannya diputuskan  setelah menerima berita rukyat. Bahkan    --menurut Ibn Abbas— Rasulullah saw. pernah memulai puasa Ramadhan hanya karena informasi seorang baduwi setelah disumpah5.

Beberapa ayat Al-Qur’an menyatakan, peredaran bulan dan matahari bisa dijadikan pedoman untuk menentukan awal bulan Qamariah. Dalam perkembangannya, Fuqaha’ (pakar Fiqih) berbeda pendapat  dalam menafsirkan  ayat tersebut dikaitkan dengan teks Hadis, laju sains dan teknologi, serta kondisi riil masyarakat di sekitarnya6.

Silang pendapat prosedur penetapan awal Ramadhan dan hari Raya itu bermuara pada tiga paradigma metodologis, yaitu; 1. Prosedur penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup menggunakan rukyat, 2. Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup dengan Hisab Astronomi; dan 3. Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya berdasarkan rukyat yang didukung hisab Astronomi, dan hisab Astronomi yang didukung rukyat.

Bagaimana dengan umat Islam di Indonesia dan di negara tetangga? Nampaknya tiga paradigma metodologis di atas dijumpai di sini dan negara tetangga. Buktinya, 1. Metode Rukyat dikonsumsi NU dan Brunei Darussalam, 2. Metode Hisab Astronomi dipakai Muhammadiyah, Persis, dan Singapura; 3. Perpaduan metode rukyat dan metode hisab Astronomi digunakan di Malaysia, MUI, dan DEPAG RI.

 

Hisab Menggantikan Rukyat ?

Saat ini, ternyata penentuan awal Ramadhan dan hari Raya tidak lagi dikatakan mudah dan sulit diterapkan di masyarakat karena terbentur perbedaan mazhab hukum (misalnya, ada yang menganggap tidak sah cara hisab), dan kepercayaan kepada pemimpin umat yang tidak tunggal. Untuk mewujudkan kesatuan pelaksanaan awal Ramadhan dan hari Raya di seluruh dunia perlu adanya ijma’ (konsensus) ulama. Suatu hal yang mungkin terjadi tetapi perlu usaha besar. Secara teoritis, ada beberapa langkah yang disarankan untuk menuju kesatuan itu. Pertama, pemakaian hisab global (cara pemecahan yang memberikan kepastian dan keseragaman keputusan bagi semua negara); kedua, mengkonfirmasikan setiap kesaksian rukyatul hilal, yang kriterianya tidak cukup sekedar sumpah; dan ketiga, mengadakan lembaga antar pemerintah sebagai otoritas tunggal yang ditaati7.

Gagasan ini secara teoritis amat baik8. Tetapi bila dicermati lebih jauh, ternyata secara substansial akan terbentur pada tiga kendala, yaitu;

Pertama, pengikut prosedural rukyat atau istikmal dalam menetapkan awal Ramadhan dan hari Raya merasa yakin sudah benar menjalankan syari’at Islam. Rukyat atau istikmal merupakan satu-satunya pedoman yang diajarkan Rasulullah saw.. Konsekwensinya, keyakinannya tidak bisa dirubah agar mengikuti dasar hisab Astronomi.

Kedua, kendala internal ilmu Hisab Astronomi. Menurut data historis, disiplin ilmu ini sudah dikenal lebih dari seribu tahun lalu sebelum Nabi Isa lahir yang dicangkok dari India, Yunani, Cina, dan Mesir. Penulisannya dimulai sejak buku Sidhanta (berbahasa India) diterjemahkan  Al-Fazari ke bahasa Arab di Baghdad pada tahun 771 M. Selanjutnya dilakukan penterjemahan dari daftar Pahlevi yang disusun sejak periode  Sasania. Setelah itu, barulah diterjemahkan buku Yunani Almagest karangan Ptolomeus9.  Pada akhirnya,  tabel ilmu Hisab ini kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, jumlahnya mencapai ribuan eksemplar yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; (1) Ilmu Hisab Haqiqi Taqriby, (2) Ilmu Hisab Haqiqi Tahqiqy, (3) Ilmu Hisab Kontemporer. Ironinya,  hasil perhitungan hisab dari tabel yang banyak jumlahnya itu, satu sama lain tidak sama persis.

Ketiga, hambatan  terletak pada perbedaan prinsip pakar Hisab dalam menetapkan ketinggian hilal atau waktu ijtima’ (konjungsi) yang dipakai dasar untuk menetapkan awal bulan.

Perbedaan dalam menetapkan ketinggian hilal atau waktu ijtima’ (konjungsi)  melahirkan lima kelompok, yaitu:

  1. Ahli Hisab yang memposisikan ilmunya sekedar pelengkap hukum syara’. Mereka berpendirian, sekalipun menurut hisab hilal pada malam ke-30 tinggi di atas ufuq, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka malam itu belum ditetapkan sebagai bulan baru dan harus mundur sehari (istikmal). Sebaliknya, apabila ada berita visibilitas hilal pada malam ke-30, sementara menurut pakar hisab hal itu mustahil terjadi --karena masih di bawah ufuq atau di atasnya tetapi masih teramat kecil, misalnya kurang dari 1 derajat--,  dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama, menolak berita itu. Pendapat ini dikemukakan mutaakhirin mazhab Syafi’i, antara lain: As-Subki, Imam Ramli, Syarwani, Imam Qalyubi, dll. Kedua, menerima pendapat itu, asalkan diberitakan orang adil. Pendapat ini dipelopori Ibn Qasim dan dipakai mayoritas fuqaha’ empat mazhab. Alasannya, karena Nabi Muhammad saw. setiap menerima berita visibilitas hilal tidak pernah melibatkan ilmu Hisab. Bahkan beliau menerima berita orang awam (baca: A’rabi) dan dijadikan dasar untuk menetapkan awal atau akhir Ramadhan. Kemungkinan, riwayat inilah yang dipedomani pemerintah Saudi Arabia dalam menetapkan awal Ramadhan, Hari raya, dan wuquf di Arafah. Bagi orang Indonesia yang merasa ahli Hisab, sebaiknya memahami riwayat hadis ini, sehingga bila sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi Arabia  menetapkan hari wuquf di Arafah tidak sesuai dengan kalkulasi hisabnya, bisa berpedoman kepada riwayat hadis tersebut. Kalau dalam konteks ini ahli hisab tersebut tetap ngotot berpedoman dengan kalkulasi  data hisab dan hatinya menolak ketetapan pemerintah Arab Saudi, maka dikawatirkan ibadah hajinya tidak sah.
  2. Ahli Hisab yang menggunakan kalkulasi hisabnya untuk mengganti dasar rukyat atau istikmal, tetapi masih mengaitkan dengan dasar rukyat tersebut. Karenanya,                   ia mensyaratkan hasil hisab bisa menggantikan rukyat apabila menurut perhitungan hisab,  hilal berada di atas ufuq dan mungkin dirukyat, misalnya ketinggian 3 derajat.
  3. Ahli  Hisab yang menggunakan hisabnya untuk mengganti rukyat dengan syarat hasil perhitungannya menunjukkan hilal berada di atas ufuq walaupun tidak mungkin dirukyat karena sangat rendah. Ahli hisab ini  sudah meninggalkan dasar rukyat istikmal berpindah ke dasar lain, yaitu dari dilihatnya hilal menjadi wujudnya hilal. Jadi, apabila saat matahari terbenam menurut hisab sudah ada hilal –walaupun tidak mungkin dirukyat—malam itu sudah dikatagorikan  bulan baru. Lebih lanjut, kata syahida pada ayat 185 surat Al-Baqarah, mereka tafsirkan dengan aiqana, walaupun mayoritas mufassir  memberi makna hadlara (berada di rumah, tidak musafir).
  4. Ahli hisab yang menggunakan hisabnya untuk mengganti rukyat. Dengan syarat, hasil hisab tersebut menunjukkan  telah terjadi ijtima’ (konjungsi) sebelum matahari terbenam. Walaupun  --setelah matahari terbenam-- di atas ufuq tidak ada hilal sama  sekali. Ahli hisab ini  sudah meninggalkan  dasar rukyat  istikmal berpindah ke dasar lain, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan antara satu hari dengan hari berikutnya  dibatasi dengan terbenamnya matahari. Dan perpindahan satu bulan dengan bulan berikutnya dibatasi dengan ijtima’. Kalau terjadi ijtima’ sebelum matahari terbenam, maka setelahnya  sudah masuk hari dan  bulan baru. Mereka mendasarkan pendapatnya itu dengan ayat  ke-39 surat Yasin.
  5. Ahli hisab yang menggunakan  hisabnya untuk mengganti  rukyat. Dengan syarat, hasil kalkulasinya  menunjukkan telah terjadi ijtima’ sebelum terbit fajar. Ahli hisab ini  sudah meninggalkan  dasar rukyat istikmal berpindah ke dasar lain, yaitu pendapat yang mengatakan,  perpindahan  satu bulan ke bulan berikutnya  limitnya ijtima’, dan puasa itu  dimulai dari  munculnya fajar.  Sehingga kalau terjadi ijtima’ sebelum fajar, maka waktu fajar dan setelahnya telah masuk bulan baru, baik untuk puasa Ramadhan maupun hari Raya. Mereka mengaitkan pendapatnya  dengan  surat Al-Baqarah ayat 187.

Perbedaan  ahli Hisab dari  nomor satu sampai lima di atas merupakan hambatan  besar untuk menyeragamkan  prosedur  mengawali puasa, hari Raya, dan Dzul Hijjah.

Di samping terbentur tiga hambatan di atas, ide ini berhadapan dengan kesulitan lain, yaitu masalah mathla’. Ulama dalam masalah ini, tidak bisa keluar dari wilayah kontroversi, yang substansi pendapatnya bermuara pada tiga kelompok. Pertama, setiap daerah mempunyai mathla’ sendiri dan rukyatnya tidak berlaku untuk daerah lain; dekat maupun jauh; kedua, rukyat bisa diberlakukan secara internasional (global), dan ketiga, rukyat hanya berlaku lokal (setempat) dan daerah lain  yang berdekatan10.

Dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal --terlepas ada argumen kuat atau yang dinilai lemah-- masih ditolelir menggunakan salah satu dari tiga pendapat di atas. Tetapi, apakah hal ini bisa dianalogkan dengan usaha penyeragaman hari Raya Nahar (hari raya Kurban: 10 Dzulhijjah) secara internasional, semata-mata berangkat dari asumsi, mathla’ itu bisa berlaku global ? Tentu saja, hal ini tidak boleh terjadi hanya sekedar berdalih untuk mempersatukan persepsi umat Islam. Ulama telah ijma’ bahwa pelaksanaan Idul Adha dikenai teori mathla’ lokal (negara Islam setempat). Atas dasar ini, pelaksanaan salat Idul Adha di Indonesia, misalnya tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda mathla’nya. Ibn Abidin dalam kitabnya Hasyiah Raddu al Mukhtar telah menjelaskan masalah ini panjang lebar. Dari substansi pendapatnya dapat disimpulkan bahwa persoalan Idul Adha tidak sama dengan penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Sebab dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal masalahnya puasa, sedang dalam Dzulhijjah (Idul Adha) masalahnya salat dan kurban (nahar). Untuk itu, ketentuannya harus kembali pada mathla’ lokal sebagaimana berlaku dalam salat  maktubah11.

 

Rekonstruksi Metodologis

Upaya mempersatukan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan dan Hari Raya memang perlu. Sehingga konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam bisa direduksi atau dihilangkan sama sekali. Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni rukyat al hilal pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode hisab. Hanya saja, rasanya terlalu berlebihan kalau metode hisab dijadikan dasar pengambilan keputusan dan bukan sekedar alat bantu lalu meninggalkan metode ru’yat al hilal yang diajarkan Rasulullah Muhammad saw, hanya karena anggapan semakin akuratnya Hisab Astronomi.

Bertitik tolak dari sebuah paradigma, rukyat yang benar tidak akan kontradiksi dengan kalkulasi hisab, dan begitu sebaliknya. Atas dasar ini, menyoal metode penetapan awal Ramadhan dan hari Raya dengan merekonstruksi metodologinya merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Nampaknya, penetapan awal Ramadhan, Syawal,  dan hari Raya Qurban (Dzul Hijjah) yang dilakukan MUI dan DEPAG RI berupa penggabungan antara metode hisab dan rukyat layak diterima semua pihak.

MUI dalam keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003[12] telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah sbb.:

(1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan Hisab.

(2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah.

(3)  Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-oras Islam, dan instansi terkait.

Inilah hasil keputusan MUI dalam ijtima’ Ulama ke-1 tahun 2003 yang sangat mengakomodir aspirasi ormas dan umat   Islam. Namun demikian, semua pihak diharapkan terus melakukan telaah, kajian, dan penelitian ulang secara mendalam dan objektif dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Sehingga setiap legislasi hukum Islam dapat dipahami secara tepat dan mendudukkannya secara proporsional sejalan dengan prinsip  syari’ah.

 

Walllahu A’lam Bi Ash-Shawab.

 

 

 

 



*Sekretaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Makalah dipresentasikan dalam “Islamic Conference on MUI Studies”,  Juli 2011 di Jakarta.

1Ibrahim Hosen, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah, Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, (Jakarta: DEPAG RI,  1982), hal. 1.

2Lihat statemen ini dalam tulisan Moedji Raharto yang  berjudul,  Awal Shaum Ramadhan 1418 H Mengapa Diharapkan Bertepatan dengan Akhir Tahun 1997 ? Republika, 23/12/1997.

3Riwayat  itu sbb.:

عن عمر رضي الله عنهما عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم إنا أمة   أمية  لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

Lihat: Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, (Beirut: Dar Ibn Kasir al Yamamah, 1987), cet. ke-3, juz ke-4, nomor hadis 1814.

4Riwayat  itu sbb.:

عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين

Lihat, Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turas Al-‘Araby, tth.), nomor hadis 1081.

5 Riwayat  itu sbb.:

عن ابن عباس قال ثم جاء أعرابي إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس   فليصوموا  قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بسماك وهذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه

Lihat, Muhammad Bin ‘Abdullah Al-Hakim Al-Nisabury, Al-Mustadraq ‘Ala As-Shahihaini, (Beirut:     Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990), cet. ke-1, juz ke-1, hal 437, nomor hadis 1104.

6Lihat:  Surat Al-An’am, 6: 96, Yasin, 36: 39, Al-Baqarah, 2: 187, 189, dll.

7T. Djamaluddin, Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya, Republika/23/ 12/1997.

8Sebagai pembanding, lihat: Moh. Rodhi Sholeh, Rukyatul Hilal, (Jakarta: Pustaka Annizomiyah, 1992), hal. 52-62.

9Musyrifah Sunanto, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Perkasa, 1991), cet. ke-1, hal. 61.

10Sayid Bakry, Hasyiyah ‘Ianat Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-2., hal 219. Lihat juga, Ibrahim Hosen, loc. cit., hal. 7.

11Ibn ‘Abidin, Hasyiah Rad al-Mukhtar, (Beirut: Dar al Fikr, tth.), juz ke-2, hal. 393.

[12]Himpunan Fatwa Majelis Ulama (MUI), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), hal. 724.

Comments (0)
Tulis komentar
Detail kontak anda:
Comment:
Security
Silahkan inputkan kode anti-spam yang bisa terbaca pada gambar ini.